ZONAHALAL.ID JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengadakan penyusunan Pedoman Sertifikasi Halal untuk Produk Kosmetik melalui pembahasan perdana yang dilaksanakan hari ini. Inisiatif ini dilakukan BPJPH guna mendukung sektor industri kosmetik dalam menyambut penahapan kewajiban sertifikasi halal produk kosmetik yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2026.
Penyusunan pedoman ini diawali dengan merumuskan struktur dan substansi utama yang akan menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi halal produk kosmetik. Setelah tahap awal ini, BPJPH menginisiasi pembahasan bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk menyelaraskan pedoman tersebut dengan regulasi sektoral yang berlaku. Di antaranya, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, KNEKS, dan K/L terkait lainnya.
“Penyusunan pedoman ini membutuhkan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan. Tujuannya adalah menghadirkan standar halal yang jelas, integratif, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan bagi konsumen,” kata Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH, Abd Syakur, dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).
"Melalui penyusunan pedoman ini, diharapkan terwujud harmonisasi regulasi yang menghasilkan pedoman yang aplikatif dan responsif terhadap dinamika industri." lanjutnya.
Abd Syakur juga mengatakan bahwa pedoman ini akan menjadi fondasi penting dalam memastikan proses sertifikasi halal produk kosmetik supaya berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan industri nasional maupun internasional.
Melalui proses yang partisipatif dan transparan, BPJPH berkomitmen menghadirkan pedoman sertifikasi halal yang mampu memperkuat ekosistem halal nasional dari hulu ke hilir. Juga, mendorong daya saing produk kosmetik halal Indonesia di pasar halal global yang terus berkembang.
