ZONAHALAL.ID SEMARANG -- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan wisata ramah muslim di wilayahnya. Antara lain, mendorong penguatan ekosistem industri halal melalui kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, bahan baku, kosmetik, dan barang gunaan.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Syariah Jawa Tengah masa bakti 2026–2029, di Wisma Perdamaian.
Selain upaya itu, ada pula program penumbuhan wirausaha santri (santripreneur), fasilitasi sertifikasi halal bagi Industri Kecil Menengah (IKM), serta program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi UMKM hingga 17 Oktober 2026.
“Road map (peta jalan) kita di Jawa Tengah pada 2025 itu infrastruktur, 2026 swasembada pangan, dan 2027 pariwisata serta ekonomi syariah. Tidak usah menunggu, sekarang dimulai,” kata Gubernur dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).
Luthfi menilai, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata ramah muslim dan wisata halal, yang dapat menjangkau pasar internasional.
“Kita punya wisata ramah muslim, wisata halal. Jangan hanya mikro dan kecil, tapi juga menengah. Ada banyak negara serumpun yang belum tergarap,” ujar gubernur.
Karenanya, Pemprov Jateng berusaha membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Hipmi Syariah Jateng. Menurut Luthfi, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Ketua Hipmi Syariah Jawa Tengah, Muhammad Sabiq Kamalul Haq mengatakan, organisasinya akan berfokus membantu pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi halal, terutama melalui dukungan investasi dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ke depan kami akan membantu pemerintah menuju program wisata halal dan wisata ramah muslim 2027, termasuk dari sisi investasi maupun sertifikasi halal bagi UMKM,” ujarnya.
Saat ini, imbuh Sabiq, Hipmi Syariah Jawa Tengah memiliki sekitar 50 pengurus dan 500 anggota, yang tersebar di berbagai daerah. Organisasi tersebut juga menaungi sekitar 350 UMKM. Pihaknya siap membantu pesantren yang ingin mengembangkan unit usaha, melalui akses permodalan koperasi syariah.
Ia menambahkan, Hipmi Syariah juga mendorong lahirnya wirausaha muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial.
“Menjadi pengusaha tidak hanya mencari uang, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial. Social entrepreneur justru menjadi program utama kami,” jelasnya.
.jpeg)