BPJPH Apresiasi Pemprov Jabar Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMK

Notification

×

Iklan

Iklan

BPJPH Apresiasi Pemprov Jabar Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMK

Jumat, 08 Agustus 2025 | 20:42 WIB Last Updated 2025-08-08T22:48:07Z


ZONAHALAL.ID BOGOR  — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya dalam program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).


Apresiasi tersebut disampaikan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH BPJPH, E.A. Chuzaemi Abidin, dalam kegiatan Pembinaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang digelar di Gedung BAZNAS Kabupaten Bogor.


“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam program sertifikasi halal bagi pelaku usaha, melalui sinergi pembinaan, edukasi, sosialisasi, hingga fasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal,” ujar Chuzaemi dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).


Fasilitasi yang diwujudkan dalam bentuk pendampingan, edukasi, hingga pembiayaan sertifikasi halal—baik self declare maupun reguler—sangat penting untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal, khususnya bagi UMK yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.


Chuzaemi menjelaskan, BPJPH secara rutin menyediakan kuota sertifikat halal gratis bagi UMK melalui program SEHATI setiap tahun. Pada 2025, disediakan kuota sebanyak satu juta sertifikat halal gratis yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat.


Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak para peserta pembinaan di Bogor untuk memanfaatkan program edukasi sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) setempat. Selain itu, ia mendorong dinas terkait untuk berkolaborasi membantu percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi UMK.


Kegiatan yang diikuti oleh 150 pelaku usaha tersebut juga menghadirkan layanan sertifikasi halal secara langsung (on the spot) bagi pelaku UMK Kabupaten Bogor.

Hadir dalam kegiatan ini Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Budi Setyo Hartoto, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor Nurhayati, Ketua TP PKK Bogor Asep Fahrudin, Ketua Umum Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Sri Mulyati, serta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan.